anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin kepada banyaknya proyek selama kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) dalam kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila dalam tahun anggaran 2013 masalah lahan selama tujuan pltu tidak bisa dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana dan senilai rp277 miliar itu dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak gampang memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian agar memperolehnya kembali dipastikan memerlukan masa pilihan tahun dulu makanya keuntungan ini sangat disayangkan.
untuk tersebut, dia berharap untuk pihak mengenai pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan supaya perjuangan panjang supaya mencari dana daripada apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern pada kaltim yang ekonominya tergantung di industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik untuk memiliki solusi kalau Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, baru sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian warga saja baru susah, terlebih supaya keinginan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya agar proyek untuk solusi pembangkit listrik tersebut mampu berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek di kaltim dan didanai apbn juga tidak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat ada dan tersebar hampir di berbagai kabupaten serta kota, tergolong dalam kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung pada sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan properti terhadap masyarakat miskin pada nunukan, malinau, juga kutai barat serta tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan properti baik huni terhadap penduduk miskin di kawasan perbatasan dan terkendala sebab tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara langsung dengan warga dalam membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan itu sebab di mana saja membangun dalam kaltim, terus ditampilkan tuntutan ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan hendak mengikuti hal berlebihan dari proyek pembangunan yang sesungguhnya untuk masyarakat tersebut.