anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan dan terjadi selama palopo sulawesi sedang adalah salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan itu bisa jadi sebab ketidakpuasan daripada calon kepala daerah dan telah menganggarkan biaya tinggi, namun kemudian kalah, kata miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu mampu juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan disangsikan independensinya.
sikap kpud dan disangsikan independensinya, menurut dia, dapat persepsi publik bahwa kpud berpihak kepada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta mesti menggarap studi politik kepada masyarakat tapi realitasnya sering tak dilakukan, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan
menurut miryam, untuk memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan selama penyelenggaraan pilkada, perlu diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta merupakan wacana pada pembahasan ruu pilkada, ujarnya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju selama wacana yang mau membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, jika terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan pada pemilihnya masyarakat ataupun dprd, namun lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.